Mantagisme

Membangun "Tembok Minang" di Pantai Sumatra Barat

Posted in REPORTASE by maknaih on October 25, 2007


Oleh Nasrul Azwar

Alam dapat memberikan petunjuk tentang tsunami. Pertahanan terbaik Anda adalah pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang tidak dapat dipastikan datangnya itu.

Kalimat di atas saya ambil dari situs resmi Badan Meterologi dan Geofisika. Kalimat itu cukup bijak dan memberi pengertian yang mendalam tentang perlunya pengetahuan menghadapi bencana: Ada nilai yang sangat kuat mengaitkan alam, manusia, dan Sang Pencipta. Pengetahuan sendiri membuka keseimbangan hidup bagaimana memahami kejala alam.

Maka, membaca fakta sejarah menyangkut gejala dan bencana alam, tampaknya sangat penting. Pengetahuan yang diperoleh dari pembacaan itu, paling tidak akan menyingkap sedikit tabir alam dan membuat kita semakin arif dan peka.

Bencana alam datang memang tidak diharapkan. Ia datang tiba-tiba, sekejap, dan seterusnya meninggalkan duka nestapa. Untuk yang seperti ini sudah demikian banyak pengalaman yang kita rasakan. Bagi daerah kita, Sumatra Barat, bencana alam bukan lagi peristiwa alam yang langka: gempa bumi dengan potensi tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan gelombang laut besar terasa sudah demikian fasih kita ucapkan belakangan ini.

Alam Takambang Jadi Guru

Wilayah pesisir Sumatra, terutama Sumatra Barat, merupakan wilayah yang sangat rawan bencana tsunami. Dari fakta sejarah tsunami, wilayah ini sudah sering dilanda bencana tsunami sejak tiga ratus tahun lalu. Bukti adanya bencana tsunami, para pakar geologis membacanya lewat terumbu karang. Faktanya “terpahat” dan dapat “dibaca” pada terumbu karang yang bertebaran di perairan Kepulauan Mentawai.

Misalnya, pada 10 Februari 1797 terjadi gempa bumi tektonik dengan bermagnitudo momen 8,7 SR. Pusat gempa di perairan Kepulauan Mentawai. Saat itu, Kota Padang diterjang gelombang tsunami setinggi 4 meter dan menelan 300 orang korban jiwa. Kita dapat membayangkangkan, penduduk Kota Padang ketika itu tentu tidak sebanyak pada saat sekarang.

Pada 29 Januari 1833 gempa dengan kekuatan 8,9 SR menggetarkan daerah di pesisir Sumatra Barat, terutama Kota Padang, dan menyulut datangnya tsunami, namun tidak ada catatan berapa jumlah korban jiwa ketika itu.

Selain Padang, dalam tahun yang sama, yaitu pada 24 November 1833, Bengkulu diguncang gempa dan tsunami menyapu sebagian wilayah pesisir Bengkulu. Menurut pakar geologi, gempa ini merupakan pengulangan 15 tahun sebelumnya (18 Maret 1818).

Semua peristiwa dan bencana alam itu terekam pada terumbu karang yang hidup di perairan sekitar Kepulauan Mentawai dan Enggano. Dan tentu saja untuk mempelajarinya, dibutuhkan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh itu demi kemaslahatan manusia.

Hamzah Latief dari Tsunami Research Group Departemen Geofisika dan Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB), (Kompas, 15 September 2007), telah membuat simulasi penjalaran tsunami di Padang. Pemodelannya berdasarkan perambatan tsunami di Padang akibat gelombang berskala sekitar 8,7-8,9 skala Richter (SR) pada tahun 1797 dan 1833. Simulasi ini menunjukkan gelombang sampai ke pantai Padang dalam waktu 30 menit dengan ketinggian hampir lima meter.

Sosialisasi Belum Maksimal

Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pantai barat Sumatra Barat, rentang waktu yang sempit itu, sekitar 30 menit setelah gempa yang dapat memicu tsunami, menjadi waktu yang demikian berharga. Dalam rentang 30 menit itu—pascagempa bumi yang berpotensi tsunami—tentu saja indikatornya diawali dengan perubahan dasar laut secara mendadak diikuti dengan perubahan tempat massa air laut secara mendadak pula. Selain itu, yang paling mungkin dapat menimbulkan tsunami adalah gempa terjadi di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km, magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 SR, jenis pensesaran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun atau terjadi deformasi vertikal dasar laut. Tanda-tanda akan datangnya tsunami di daerah pinggir pantai adalah bau asin yang menyengat dan dari kejuhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras.

Tsunami sendiri adalah istilah dalam bahasa Jepang yang pada dasarnya menyatakan suatu gelombang laut yang terjadi akibat gempa bumi tektonik di dasar laut.

Bencana tsunami Aceh dan Pangandaran sesungguhnya telah memberi pelajaran, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat berharga bagi kita bersama. Paling tidak, dengan pengalaman itu pula sistem peringatan dini akan dapat berkerja secara maksimal dan terkoordinatif. Tapi, apakah sistem peringatan dini ini telah yang dapat bekerja dengan baik sehingga derajat kerusakan dan banyaknya korban bisa diminimalkan?

Untuk Kota Padang dan daerah pantai lainnya, hingga kini masyarakat belum tahu persis bagaimana pemerintah membangun sistem peringatan dini itu, dan sejauh mana pula kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana tsunami—memang tidak kita harapkan terjadi—jika bencana tsunami itu melanda kota ini? Beberapa kali digelar simulasi di Kota Padang, tampaknya belum maksimal: beberapa sistem belum bekerja dengan baik. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai—yang tergolong dalam rawan dan berada di jalur bahaya, juga belum banyak menerima pengetahuan umum tentang antisipasi tsunami.

Memang, setelah terjadinya tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, terutama di Kota Padang, pelatihan tanggap darurat (emergency drill) yang menyertakan penduduk kota ini, terutama yang bermukim di pantai sudah beberapa kali digelar. Sebagai skenario awal prosedur tanggap darurat terhadap bahaya tsunami, menurut pihak terkait, sosialisasinya cukup memuaskan.

Namun banyak pihak yang menilai, capaiannya belum maksimal, belum tuntas. Paling tidak, pada pelaksanaannya, tim yang manangani pelatihan ini belum sampai pada pengukuran waktu rata-rata dan paling lama yang diperlukan untuk menuju titik evakuasi yang aman. Misalnya, penduduk yang tinggal di sekitar Pasir Jambak (Pasir Sebelah), karena tidak maksimalnya sosialisasi, kita belum mengetahui waktu rata-rata yang dibutuhkan masyarakat menuju titik evakuasi sampai di jalur aman. Semestinya, hal seperti sudah diketahui masyarakat. Sehingga, rentang waktu lebih kurang 30 menit itu, dapat dimanfaatkan secara baik. Juga hal serupa dialami masyarakat di Puruih, Parupuak, Parak Karambia, dan lain-lainnya.

Jalur evakuasi yang dibangun dengan menelan ratusan milyar rupiah menjadi tak ada artinya, seanda masyarakat tidak memahami secara mendalam tentang antisipasi dini bahaya tsunami. Jalur evakuasi akan semakin tak ada gunanya jika masyarakat, karena pengetahuan dan sosialisasi yang minim, mengungsi dengan mengunakan kendaraan roda 4, yang akhirnya menumpuk pada satu titik dan membuat macet, dan hal ini jelas sangat riskan dalam rentang alokasi waktu 30 menit itu.

Maka, menjadi sangat penting sekali meningkatkan kesadaran dan kompetensi serta pengetahuan masyarakat yang secara berkala, pemerintah dan pihak terkait mengadakan sosialisasi dan pemahaman emergency response plan, emergency drill, membentuk tim yang tidak birokratif di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Untuk hal seperti itu, kita merasakan, misalnya, Kota Padang dan juga daerah lainnya seperti Kapupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, dan Kota Pariaman, kesiapan institusi dan sistem peringatan dini yang terkoordinir, serta strategi sosialisasi kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan belum berjalan dengan baik.

Hal ini terbukti dengan masih rentannya masyarakat “termakan” isu-isu tsunami dan gempa besar yang tidak jelas sumbernya. Dan isu-isu itu menimbukan kepanikan yang bervariasi di tengah masyarakat dan eksodus besar-besaran yang eksesnya beragam pula: kemalingan, kecelakaan, traumatik, dan lain sebagainya.

Membangun Tembok Minang

Tulisan sederhana ini sesungguhnya tidak mengesankan bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi bencana di Sumatra Barat, tapi lebih ditekankan pada strategi, bentuk antisipasi, dan kesiapsiagaan masyarakat bersama pemeritah—tentu saja dengan koordinasi yang tegas semua stakeholder—untuk menghadapi ancaman bencana alam berupa gempa bumi yang selanjutnya menimbulkan gelombang tsunami yang dasyat.

Selain memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat, dan juga menguatkan posisi institusi yang bertanggung jawab terhadap antisipasi bencana alam tsunami, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang tsunami, membangun tembok di sepanjang pantai Kota Padang (jika perlu seluruh pantai Sumatra Barat), merupakan gagasan yang perlu dipertimbangkan.

Membangun tembok di sepanjang pantai dengan tinggi dan lebar 20 meter, bukan lagi barang baru. Di salah satu kota di Jepang, pemerintahnya sudah mewujudkannya. Masyarakat Jepang yang akrap dengan gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami, “memagar” kotanya dengan tembok raksasa. Saya pernah menonton film dokumenternya, dan masyarakat kota itu menjadi tidak merasa cemas lagi dengan adanya tsunami pascagempa bumi.

Hebatnya lagi, di atas tembok itu, dengan jalur kendaraan yang cukup luas (20 meter), munculnya tsunami menjadi tontonan wisatawan.

Untuk Kota Padang, saya kira tidak ada masalah jika hal serupa direalisasikan. Kota Padang yang dalam perencanaan tata kotanya menuju kota metropilitan, tentu, mewujudkan pembangunan tembok itu menjadi sangat signifikans. Dampak berdirinya tembok itu, paling tidak akan memberi rasa aman bagi warganya, dan tentu saja, bagi investor yang akan menanamkan uangnya di kota ini. Karena ancaman dasyatnya tsunami sedikit banyak telah diminimalisir.

Jika pemerintah kota/kabupten dan provinsi mampu meyakinkan pelbagai pihak untuk mewujudkan Tembok Minang (saya sebut saja seperti ini), bisa jadi ini menjadi proyek pertama di Indonesia, dan mengapa tidak, dapat juga jadi proyek percontohan di negeri ini. Dan yang paling penting, jika tembok ini berhasil direalisasikan, korban jiwa tertekan sangat minim. Apa yang dicemaskan bahwa jika terjadi tsunami—memang Sumatra Barat rawan tsunami—yang diperkirakan akan menelan korban jiwa mencapai setengah juta jiwa, tentu dengan hadirnya Tembok Minang ini, bisa diminimalisir. Selain itu pula, dengan berdirinya Tembok Minang ini, tentu saja akan membuat penduduk menjadi nyaman beraktivitas, dan masyarakat tidak panik lagi ketika terjadi gempa bumi. Yang dipikirkan masyarakat hanya menyelematkan diri dari bahaya gempa bumi.

Saya kira, membangun Tembok Minang itu tak akan merusak prinsip-prinsip rencana tata kota, terutama Kota Padang. Karena—jika direalisasikan—pembangunannya hanya melengkapi perencanaan yang telah disusun. Cuma, yang jadi masalah, apakah Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, pemerintah kabupaten dan kota lainnya, mampu mendudukkan gagasan ini dalam satu frame dan kerangka kerja yang jelas?

Untuk saat sekarang, membangun Tembok Minang ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Dan sementara, jalur evakuasi yang dibangun pada saat sekarang, saya kira perlu ditinjau lagi, dan dananya bisa dimanfaatkan membangun Tembok Minang itu. Jika tidak dari sekarang kita mulai, kapan lagi! ***

Dimuat di Harian Singgalang, Senin, 22 Oktober 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: